Makalah
Pengantar Ekonomi Pembangunan
Kurangnya Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Suatu Daerah
Yang Tertinggal
Daftar Isi
Kata Pengantar..................................................... ii
Latar Belakang...................................................... 1
Pengertian............................................................. 1
Kata Pengantar
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunianya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Tujuan penulisan makalah ini adalah memberikan masukan terhadap pemerintah bahwa bagaimana pentingnya suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan harus ada peran pemerintah agar terealisasi dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Makalah ini berisi tentang kurangnya peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di suatu daerah dan bagaimana cara agar tidak terjadi penyelewengan suatu dana APBD ketangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini masih dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu penulis harapkan. Akhir kata penulis sampaikan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian makalah ini.
1.1. Latar Belakang
Otonomi dan globalisasi merupakan dua kata yang sama-sama mewakili satu kata, yaitu: tantangan! Dalam kesempatan tertulis ini saya ingin mengatakan bahwa otonomi dan globalisasi adalah dua hal yang saling bertolak belakang jika ditinjau dari segi kepentingan nasional. Jika otonomi mewakili kepentingan masyarakat di daerah, maka sebaliknya globalisasi mewakili kepentingan masyarakat asing di luar negeri sana. Otonomi dan globalisasi, sekaligus merupakan dua hal yang saling melengkapi jika ditinjau dari segi peluang. Baik otonomi maupun globalisasi adalah sama-sama wahana untuk mewujudkan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia terutama warga masyarakat yang miskin papa. Saya ingin meninjaunya dari dua aspek itu, bahwa otonomi dan globalisasi merupakan tantangan sekalgus peluang. Tentu saja jika kita mampu menerapkannya dengan benar, konsisten, dan jujur.
Pembangunan nasional merupakan bagian dari kehendak rakyat untuk melakukan serangkaian upaya terpadu guna mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat bermula dari konsep keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas daerah yang diselenggarakan secara sadar oleh pemerintahan daerah bersama segenap rakyat di daerah (local development).
1.2.Pengertain
Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom disebut juga daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dalam menyelenggarakan otonomi,daerah mempunyai hak dan kewajiban. Dimana haknya adalah :
a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnnya
b. Memilih pimpinan daerah
c. Mengelola kekayaan daerah
d. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
e. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
f. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
g. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnnya
b. Memilih pimpinan daerah
c. Mengelola kekayaan daerah
d. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
e. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
f. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
g. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2265614-pengertian-otonomi-daerah/#ixzz1oJHtbC8P
www.artikata.com/arti-318013-agraris.html